Hingga pertengahan tahun lalu pemerintah telah membatalkan sekitar 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dianggap bermasalah.

Langkah deregulasi peraturan daerah yang dinilai menghambat kegiatan investasi dan ekonomi semakin berat. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatalan perda tingkat…

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung jika peraturan daerahnya dibatalkan sepihak oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dewan menargetkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Pelabuhan Muara Angke bisa rampung pada Juni ini agar pelaksanaan penataan pelabuhan tersebut bisa segera dieksekusi.

Wali Kota Depok Muhammad Idris berjanji akan menjadikan Depok sebagai kota ramah anak sebagai upaya meningkatkan generasi berkualitas.

DPRD Provinsi Samarinda akan membuat rancangan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang narkoba.

DPRD Provinsi Kaltim mengesahkan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim.

Pemprov Kaltim akan membuat peraturan daerahuntuk melindungi para siswa dari penyalahgunaan narkoba.

Seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diingatkan agar memperbaiki tata kelola dalam kegiatan investasi dengan cara mengurangi praktik yang berpotensi…

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi terkait pembatalan 3.143 Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya pengawasan pusat dalam penyusunan peraturan daerah, agar terjadi keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia.…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan Peraturan Daerah terkait dengan ketenagakerjaan di Karawang, Kota Bekasi dan Kota Cimahi.

Pencabutan dua peraturan daerah tentang perizinan dan pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh pemerintah pusat belum diinformaikan ke DPRD…

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Balikpapan meminta agar pemerintah daerah setempat segera merealisasikan penghapusan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh…

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembatalan lima peraturan daerah seperti yang diumumkan di situs resmi…