Pemerintah melakukan forum group discussion (FGD) dengan beragai pihak yang akan menginstalasikan produknya ke dalam SJUT.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya mendorong wilayahnya menjadi kota modern berstandar dunia dan menjadi titik penting dalam sistem perekonomian.

Pemerintah Kota Palembang menyusun naskah terkait penggabungan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Perda Retribusi untuk menjadi satu regulasi.

Perda Penanggulangan Covid-19 tersebut dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Penarikan retribusi pembangunan gedung di beberapa tempat terkendala oleh belum adanya perda yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Di Jakarta, pengaturan larangan pengendara motor berteduh di bawah jembatan layang atau flyover diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

DPRD DKI Jakarta sedang mempercepat pembahasan dua rancangan peraturan daerah (perda) prioritas pada Oktober 2021.

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah menegaskan bahwa sanksi pidana kurungan adalah sanksi terakhir apabila sanksi lainnya belum membuat efek jera para pelanggar protokol…

Lembaga pengawasan yang dimaksud adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memberikan masukan kepada presiden.

KKP melalui Ditjen PRL secara aktif terus mendorong percepatan penetapan dokumen sesuai amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perda itu sudah mulai berlaku sembari menunggu turunan teknis dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub.

Pemerintah pusat melalui RPP itu menegaskan bahwa Raperda maupun Raperkada harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sebelumnya telah ditentukan…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhalangan hadir dan diwakili oleh Ahmad Riza Patria.

Sanksi pidana yang diberikan tersebut dalam bentuk denda dengan batas maksimal Rp7,5 juta. Artinya, denda itu tidak boleh dikenakan melebihi angka Rp7,5 juta.

Orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp5 juta.

Setelah tujuh perda itu dicabut, maka Pemerintah Kota Bogor bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dasar aturan perundangan di atasnya yang lebih relevan.