Pemprov Jabar kini sudah memiliki Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan oleh DPRD Jabar pada Mei 2024 lalu.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) baru disahkan diakhir masa jabatan DPRD Kota Bandung 2019-2024.

Saat itu banyak anggaran yang direfocusing, bahkan anggaran sudah banyak dieksekusi dan digunakan untuk kebutuhan mengatasi Covid-19.

Perda mengubah dari perusahaan daerah jadi perusahaan umum daerah diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan sebaran kebutuhan air bersih.

Salah satu bahasan dalam perda ini, gedung-gedung tinggi harus memiliki tata kelola penanganan bencana dan kebakaran.

Perda tentang Pelarangan, Pengawasan  dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol) yang diklaim lebih ketat akan disosialisasikan selama dua tahun.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan tahun 2023 lalu masih membutuhkan optimalisasi.

Pemkot Bandung terkhusus Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang belum menyusun big data tentang perizinan bangunan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya minta Pemkot Bandung agar lebih gencar mensosialisasikan Perda yang sudah ditetapkan agar diketahui masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar yang telah dilaksanakan pada 19 April 2024, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar telah menyampaikan Ranperda Prakarsa.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  diharapkan mampu menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai pelopor penyelenggaraan kepariwisataan.

Pemerintah melakukan forum group discussion (FGD) dengan beragai pihak yang akan menginstalasikan produknya ke dalam SJUT.

Pemerintah Kota Palembang menyusun naskah terkait penggabungan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Perda Retribusi untuk menjadi satu regulasi.

Perda Penanggulangan Covid-19 tersebut dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah terkait persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai pengganti izin mendirikan bangunan (IMB). Akibatnya, sejumlah…

Penarikan retribusi pembangunan gedung di beberapa tempat terkendala oleh belum adanya perda yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.