DPRD DKI Jakarta sedang mempercepat pembahasan dua rancangan peraturan daerah (perda) prioritas pada Oktober 2021.

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah menegaskan bahwa sanksi pidana kurungan adalah sanksi terakhir apabila sanksi lainnya belum membuat efek jera para pelanggar protokol…

Pelanggar yang mengulangi kesalahan seperti tidak memakai masker akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Lembaga pengawasan yang dimaksud adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memberikan masukan kepada presiden.

Perda itu sudah mulai berlaku sembari menunggu turunan teknis dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub.

Pemerintah pusat melalui RPP itu menegaskan bahwa Raperda maupun Raperkada harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sebelumnya telah ditentukan…

Perda itu mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhalangan hadir dan diwakili oleh Ahmad Riza Patria.

Orang yang menghindar atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan baik rapid maupun PCR itu dikenakan sanksi Rp5 juta.

Setelah tujuh perda itu dicabut, maka Pemerintah Kota Bogor bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dasar aturan perundangan di atasnya yang lebih relevan.

Empat Peraturan Daerah (Perda) baru terkait pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi tumpuan kemampuan fiskal daerah yang baru mulai bangkit pascapandemi…

Sanksi pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah (perda) jika wabah Covid-19  terjadi berkepanjangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian di enam daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten…

Akmal mengungkapkan bahwa sesungguhnya perda yang diajukan wajib melalui proses fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 120/2018. Adapun yang dimaksud dengan…

Pakar hukum administrasi dan tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, berpendapat bahwa peraturan daerah (Perda) tidak bisa mengatur…