DRPD Provinsi Jawa Tengah serius menggodok Peraturan Daerah (Perda) kerjasama antar daerah.

Kebijakan larangan penggunaan kantong plastik yang akan diterapkan sejumlah pemerintah daerah menuai beragam penolakan.

PRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bersama pemerintah daerah setempat mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda.

Pemerintah daerah diminta tidak banyak membuat peraturan daerah atau perda, untuk mendorong masuknya investasi yang dapat menggerakkan ekonomi setempat.

Peraturan daerah berbasis agama dinilai rentan terhadap terjadinya tindak diskriminasi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie mengatakan banyak peraturan daerah (perda) yang mengatasnamakan agama yang tidak substansial.

Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang menyatakan tidak sepaham dengan peraturan daerah (perda) berlandaskan agama mendapat tanggapan…

Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mengatakan perda yang memiliki potensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas tidak boleh ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhd. Abdullah Darraz menyebut apa yang dilakukan Eggy Sudjana itu menampilkan model politisi yang tidak siap dengan perbedaan pendapat.

Pemprov Riau sudah menyiapkan rancangan peraturan daerah, tentang penambahan modal untuk badan usaha milik daerah (BUMD).

Masih terjadi pro kontra di masyarakat terkait dengan peraturan daerah atau perda zonasi di Kabupaten Belitung Timur.

Sejumlah peraturan daerah (perda) di Kota Bogor dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang berujung pada pembatalan tiga perda oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat bakal kesulitan mengawasi dan mengendalikan peraturan daerah atau perda pascaputusan Mahkamah Konstitusi…

Pemerintah tetap akan mengintervensi terhadap peraturan daerah yang kontraproduktif kendati Mahkamah Konstitusi telah memangkas kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkannya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya akan memperketat proses pengajuan rancangan peraturan daerah (perda) yang diajukan oleh pemerintah daerah.