BPK memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

BPK mengungkapkan berbagai masalah operasional dari sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta, di antaranya Jakpro dan PPSJ

BPK melakukan pemeriksaan pada proses pengawasan atas pemantauan penghimpunan dan penyaluran dana pada BPR dan BPRS.

BPK menilai penguatan pengaturan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) belum optimal.

BP Tapera telah mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 Triliun.

BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023 kepada DPR RI, Selasa (4/6/2024).

Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hasil audit BPK RI tahun 2021 yang menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sederet catatan merah keuangan negara hingga akhir 2023, menjelang selesainya pemerintahan Presiden Jokowi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 4 temuan soal masalah pembangunan di IKN.

BPK mengungkap modus fraud oleh manajemen Indofarma, mulai dari transaksi fiktif, melakukan pinjol, dan windows dressing.

BPK menemukan tiga masalah pengelolaan dan penggunaan utang pemerintah yang menyebabkan pemborosan kas negara Rp219 miliar untuk pendanaan infrastruktur.

Sejumlah masalah dalam pembangunan IKN terungkap, dari soal hutan untuk lahan pembangunan, kekurangan pasokan air, hingga pekerjaan rumah Otorita IKN.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan Indofarma dan anak usahanya terlibat dalam sejumlah aktivitas berindikasi fraud.

Penyelematan aset tersebut berasal dari tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi BPK sepanjang 2005 hingga 2023.

BPK menemukan bantuan sosial (bansos) senilai Rp208,52 miliar tidak kembali ke kas negara, meski tidak diterima keluarga penerima manfaat.