Pengadaan aplikasi di Kemenkominfo diklaim sarat dengan kejanggalan seperti hasil temuan BPK.

BPK mencatat kelebihan pembayaran subsidi mencapai Rp415,9 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta pada 2018 dan 2019.

Potensi kerugian pertama berasal dari temuan kelebihan bayar subsidi mencapai Rp415,9 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta.

Sebelumnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan kinerja KPK menyisakan sejumlah catatan khusus.

Indikasi tindak pidana korupsi itu terungkap dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester II Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK meminta direksi Transjakarta untuk memperhitungkan kelebihan bayar penghitungan subsidi PSO Tahun Buku 2018 dan 2019 dalam periode-periode tahun anggaran berikutnya.

Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menggeledah kantor Jakpro pada akhir April 2021 lalu.

BPK menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur gygabite passive optic network (GPON) sebesar Rp104,14 miliar,

Opini WTP yang diterima merupakan hal yang sangat penting bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. 

Hal itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan…

Bisnis, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menilai bahwa pemerintah harus melakukan penyempurnaan dalam upaya penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).…

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun. Kadin RI menilai dampaknya dinilai belum akan langsung sampai kepada penyerapan…

BPK menemukan adanya potensi pemerintah menanggung beban dan kewajiban kontijensi dari langkah penyelamatan Asuransi Jiwasraya.

Kemenkumham tercatat mendapatkan delapan kali opini WTP Murni dari BPK. Capaian ini sebelumnya ditorehkan pada 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah perlu menerbitkan payung hukum yang jelas sebagai landasan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek untuk mengelola…