Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dividen BUMN dapat menembus Rp100 triliun pada tahun 2026-2029.

BPK menemukan sederet permasalahan yang menghambat Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewujudkan ketahanan pangan.

BPK menemukan 51 masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Temuan telah disampaikan ke Kementerian PU

Kementerian ESDM bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin jika terbukti

Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) belum memadai.

Berdasarkan catatan BPK, terdapat utang Rp100 triliun dalam bentuk SBN yang dibeli BI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II yang jatuh tempo pada 2025.

Sebelumnya, BPK melaporkan potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar.

Berdasarkan temuan BPK, harga pangan strategis kerap tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah, harga acuan pembelian, atau harga eceran tertinggi.

BPK memperkirakan terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021 hingga 2023.

BPK menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.

BPK merekomendasikan Sri Mulyani untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemda.

Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung pada Kamis (17/10/2024).

Siklus APBN merupakan proses yang kompleks dan komprehensif, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban

BPK menyerahkan hasil investigatif terkait kasus dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Petrochina International Jabung Ltd ke Polda Metro Jaya.

BPK mengungkap negara rugi Rp488,94 miliar akibat penambangan batu bara oleh PT Andalas Bara Sejahtera di area IUP dan koridor Bukit Asam (PTBA)