Persoalan pinjol hingga transaksi fiktif yang membayangi Indofarma mendapatkan sorotan penuh dari OJK dan BEI. Sanksi pun tengah disiapkan.

Kesalahan penganggaran Polri dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023 yang dirilis BPK pada tahun lalu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perjalanan dinas fiktif.

Polri mengakui adanya kesalahan penganggaran hingga Rp349 miliar, yang semestinya untuk belanja modal aset tanah, tetapi digunakan untuk Diklat

Berikut jawaban Menkeu Sri Mulyani soal temuan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kemenkeu.

KPU membantah temuan BPK dalam LHP 2023, yang menyebutkan adanya penyimpangan anggaran senilai Rp10,57 miliar terkait perjalanan dinas.

BPK melaporkan sejumlah masalah pada belanja bantuan sosial alias bansos senilai Rp963,64 miliar dari total realisasi Rp156,6 triliun.

BPK menemukan permasalahan dalam perjalanan dinas para PNS sepanjang 2023 yang membuat negara rugi hingga Rp39,26 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons hasil audit BPK soal pencabutan izin perusahaan pembiayaan.

Kepala KSP Moeldoko angkat bicara mengenai isu BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terkait dengan laporan BPK soal dana pensiun yang belum cair.

Jamkrindo menanggapi temuan BPK terkait dengan pengelolaan pendapatan Imbal Hasil Jasa Penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Gen 2

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan tanggapan mengenai temuan BPK terkait pengawasan BPR dalam pengawasan khusus.

OJK memberikan tanggapan mengenai laporan BPK terkait temuan aturan bank syariah yang dinilai belum optimal.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menganalisis lebih lanjut atas penyajian laporan keuangan yang disampaikan emiten BUMN Farmasi Indofarma dan Kimia Farma.

BPK menemukan penyaluran bantuan sosial alias bansos Kementerian Sosial kepada orang yang telah meninggal dunia.