Buruh yang tergabung dalam KSPI mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika Pemerintah tidak segera merevisi aturan terkait JHT cair pada usia 56 tahun.

Jumlah orang yang menandatangani petisi menolak pencairan jaminan hari tua (JHT) yang hanya bisa dilakukan saat pekerja telah berusia 56 tahun terus meningkat.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir mendesak pemerintah mengevaluasi aturan pencairan JHT pada usia 56 tahun.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Presiden Jokowi untuk segera memecat Menaker Ida Fauziyah yang dituding hanya pro kepada kelompok pengusaha.

PKS menilai kebijakan pekerja baru dapat mencairkan 100 persen dana JHT setelah memasuki usia pensiun 56 tahun.

Kemenaker menuturkan pembahasan JHT cair saat usia 56 tahun sudah melibatkan buruh.

Pencairan JHT tetap dapat dilakukan sebelum usia 56 tahun, dengan syarat sudah menjadi peserta selama 10 tahun.

Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto memberikan penjelasan tentang program jaminan sosial JHT.

Stafsus Menaker menyebut JHT yang cair saat usia 56 tahun ibarat panen kebun jati.

KSPI menolak keras aturan JHT cair pada usia 56 tahun yang bisa merugikan buruh.

Stafsus Menaker memberikan penjelasan soal JHT baru cair saat usia 56 tahun.

BP Jamsostek menjelaskan saldo Jaminan Hari Tua bisa dicairkan 30 persen dulu dengan sejumlah syarat.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menilai pencairan manfaat jaminan hari tua atau JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan saat berusia 56 tahun tidak membawa kemudahan…

Petisi yang berjudul 'Gara-gara Aturan Baru Ini, JHT Tidak Bisa Cair Sebelum 56 Tahun' ini telah ditandatangani oleh 57.054 orang dengan target 75.000 tanda tangan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.