Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menduga pemerintah sengaja menggulirkan isu perihal polemik pencairan dana jaminan hari tua untuk menutupi isu yang lebih penting, yakni…

Komisi IX DPR menggelar rapat dengan jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan melakukan mogok nasional apabila revisi PP Jaminan Hari Tua tidak mencakup pekerja secara keseluruhan.n

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang mereka anggap setengah hati…

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri merevisi Peraturan Pemerintah No.46/2015 yang menjadi payung hukum program Jaminan Hari Tua BPJS…

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri angkat bicara mengenai polemik pencairan dana program jaminan hari tua yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sejumlah pihak menggelar rapat sore ini untuk membahas tentang polemik batas waktu pencairan dana peserta program jaminan hari tua yang tertuang dalam PP No. 46/2015 tentang…

Setelah menuai protes dari masyarakat, pemerintah akan merevisi beleid jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan transisi kebijakan tentang periode pencairan…

Masyarakat miskin diusulkan untuk dimasukkan dalam penerima bantuan iuran (PBI) dalam program jaminan hari tua yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan asuransi dan jaminan Pensiun bagi penyelenggara negara, PT Taspen, meminta pemerintah menerbitkan turunan dari undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengaku menyiapkan Rp31 miliar untuk membayar dana jaminan hari tua (JHT) kepada buruh pabrik rokok sigaret kretek…