Pemerintah akan mengkaji revisi aturan penyelenggaraan jaminan hari tua bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Mekanisme pencairan jaminan hari tua untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bakal diubah kembali dengan mensyaratkan minimal kepesertaan lima tahun.

Komisi IX DPR meminta Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Naker tidak memaksakan besaran investasi Jaminan Hari Tua (JHT) 50% ke Surat Berharga Negara (SBN).

Desakan untuk mengkaji ulang aturan jaminan hari tua (JHT) kembali menguat. Salah satu butir aturan yang dinilai perlu dikaji adalah soal mekanisme pencairan.

Setelah mencatatkan penurunan pendapatan investasi pada 2015, kinerja BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2016 membaik. Perolehan investasi mencapai Rp6 triliun dengan rata-rata…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menemukan indikasi penyimpangan dari peserta dalam pencairan klaim Jaminan Hari Tua.

Kalangan pekerja menilai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua bertentangan dengan filosofi…

PT BNI Life Insurance menargetkan pertumbuhan sebesar 30% dari produk asuransi jaminan hari tua yaitu Optima Group Saving sepanjang 2016.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencairkan klaim saldo jaminan hari tua (JHT) senilai Rp11,82 triliun selama periode Januari-Oktober tahun ini.

Anggota Dewan Jaminan Sosial (DJSN) Soeprayitno meminta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji regulasi yang mengatur tentang tata cara pengambilan manfaat jaminan hari…

Pemerintah tidak membatasi besaran dana jaminan hari tua yang bisa dicairkan oleh pekerja yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun.

Pemerintah akhirnya menuntaskan revisi tentang pencairan dana dalam program jaminan hari tua yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi telah menyerahkan draf revisi Peraturan Pemerintah No.46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ke Sekretariat Kabinet.…

Revisi PP No. 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua telah diselesaikan. Rencananya, PP ini akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada awal Agustus ini.n

Sejumlah lembaga negara menggelar rapat untuk membahas revisi PP tentang jaminan hari tua yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.