Kalangan pekerja menilai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua bertentangan dengan filosofi…
Klaim dana program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Provinsi Riau melonjak 25% karena banyak anggota berusia muda melakukan…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencairkan klaim saldo jaminan hari tua (JHT) senilai Rp11,82 triliun selama periode Januari-Oktober tahun ini.
Anggota Dewan Jaminan Sosial (DJSN) Soeprayitno meminta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji regulasi yang mengatur tentang tata cara pengambilan manfaat jaminan hari…
Pemerintah akhirnya menuntaskan revisi tentang pencairan dana dalam program jaminan hari tua yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah menetapkan syarat bagi pekerja yang bisa mencairkan dana jaminan hari tua sebelum usia 56 tahun.
Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi telah menyerahkan draf revisi Peraturan Pemerintah No.46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ke Sekretariat Kabinet.…
Revisi PP No. 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua telah diselesaikan. Rencananya, PP ini akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada awal Agustus ini.n
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat untuk membahas harmonisasi revisi peraturan pemerintah tentang…
Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menduga pemerintah sengaja menggulirkan isu perihal polemik pencairan dana jaminan hari tua untuk menutupi isu yang lebih penting, yakni…
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan melakukan mogok nasional apabila revisi PP Jaminan Hari Tua tidak mencakup pekerja secara keseluruhan.n
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang mereka anggap setengah hati…
Komisi IX DPR menyesalkan sikap Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak melakukan sosialisasi terhadap peraturan pemerintah tentang jaminan hari tua yang menimbulkan polemik…
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri merevisi Peraturan Pemerintah No.46/2015 yang menjadi payung hukum program Jaminan Hari Tua BPJS…