Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta BPJS Ketenagakerjaan mengantisipasi kemungkinan lonjakan klaim jaminan hari tua (JHT) selama masa transisi berlakunya Permenaker…

BPJS Ketenagakerjaan memastikan likuiditas dana jaminan hari tua (JHT) mencukupi untuk membayar klaim yang ada.

Dana JHT yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan dikelola secara hati-hati dengan menempatkannya pada sejumlah instrumen investasi.

BPJS Watch menilai program JHT dalam Permenaker No. 2/2022 bisa menaikkan imbal hasil peserta.

Kalangan buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencontoh S.K Trimurti selaku Menteri Perburuhan era Soekarno yang benar-benar berpihak pada buruh.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai tidak ada yang salah dari penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun…

Ribuan buruh siap menggelar aksi unjuk rasa di dua tempat, yakni Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BP Jamsostek pada Rabu (16/2/2022).

Airlangga Hartarto menyampaikan ada beberapa manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) cair saat usia pekerja 56 tahun.

BPJS Watch menilai ketentuan baru terkait pencairan manfaat jaminan hari tua (JHT) di usia 56 tahun, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem…

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, tertulis bahwa iuran JHT bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan adalah…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, dinilai dapat memperkuat ketahanan dana program…

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengaku telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak sebelum menerbitkan ketentuan baru terkait pencairan JHT.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah meninjau ulang Permenaker No 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan JHT di usia 56 tahun.

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah mencabut aturan JHT cair di usia 56 tahun agar tak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ketua Umum SBSI Riau Simon W. Gultom mengatakan pihaknya menolak aturan baru jaminan hari tua (JHT) pada Permenaker No 2/2022. SBSI juga siap tempuh jalur hukum.