Revisi Permernaker Nomor 2 Tahun 2022 akan mengatur opsi tambahan bagi peserta yang memasuki usia pensiun terkait klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 akan memberikan kemudahan administratif untuk melakukan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 akan dikembalikan sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Pekerja atau buruh yang mengalami…

Pemerintah menyatakan isi dari revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dikembalikan sesuai dengan permenaker…

Belum diketahui arah revisi aturan JHT. Menaker Ida Fauziyah membeberkan revisi akan sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.

Saat ini, Kemenaker masih melakukan proses dialog dengan serikat pekerja/serikat buruh terkait JHT, mengingat masih ada waktu hingga 4 Mei mendatang.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan keberadaan Jaminan Hari Tua dan kemudahan untuk mencairkannya sangat dibutuhkan untuk pekerja karena masih banyak pekerja…

Pemerintah diminta segera mengambil langkah kongkrit jika benar benar berniat mengembalikan skema pencairan JHT sesuai Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan dialog dengan serikat pekerja terus dilakukan untuk menampung aspirasi terkait rencana revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT).

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mencatat kepesertaan dana pensiun masyarakat Indonesia masih rendah. Sebanyak 45 juta lansia di 2035 pun diperkirakan berpotensi mengalami…

Serikat buruh memajang spanduk atau baliho berisi penolakan aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) di area Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sumatra Utara.

Kemenaker akan intensif melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi yang akan dijadikan pertimbangan untuk revisi Permenaker 2/2022 tentang…

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (APDI) memproyeksikan sebanyak 45 juta lansia pada 2035 akan mengalami kesulitan keuangan karena tidak memiliki dana pensiun.

BPJS Watch mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa transisi sebelum akhirnya ketentuan pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun, mulai berlaku.

Sejumlah kalangan meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak terburu-buru merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, meski sudah ada instruksi dari Presiden…