Penerapan pajak minimum global, terutama top-up tax bagi perusahaan multinasional, berpeluang menambah penerimaan negara hingga Rp8,8 triliun.

Implementasi kebijakan pajak minimum global, yang merupakan bagian dari Pajak Internasional akan berdampak pada efektivitas insentif yang diluncurkan.

Pengamat meragukan pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebanyak Rp1.988,9 triliun sesuai target dalam APBN 2024.

Penerimaan PPN dan PPnBM terus tumbuh dari tahun ke tahun, termasuk target 2025. Kenaikan tertinggi di antaranya terjadi pada 2022, saat tarif PPN naik ke 11%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya kebocoran data sistem informasi milik DJP.

Penyumbang penerimaan terbesar yakni pada sektor PPh Non-Migas capaian sebesar Rp4,52 miliar atau 43,86 persen dari target.

Peta persaingan emiten rumah produksi bakal berubah hingga siap-siap bangun rumah mewah naik.

PPN untuk kegiatan membangun sendiri hanya dikenai 2,2% saat ini, jauh lebih rendah dari tarif PPN normal yang 11%.

Kanwil DJP Jakarta Pusat mencatatkan realisasi penerimaan pajak bersih sebesar Rp62,58 triliun sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2024.

Indef memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan membawa efek negatif seperti upah riil turun hingga ekonomi terkontraksi.

Sejumlah kebijakan yang akan berdampak kepada beban hidup masyarakat antara lain rencana kenaikan PPN, cukai rokok dan minuman manis, hingga tarif KRL.

Aset hasil sitaan KPP Pratama Medan Timur nantinya akan dilelang jika WP tidak segera melunasi utang pajaknya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan selama 2022, penyaluran insentif Super Deduction Tax untuk R&D hanya Rp4 miliar.

Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk PNBP Kemenkominfo, untuk membiayai sejumlah program prioritas.

Kalangan pengusaha ritel mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.