Hashim S. Djojohadikusumo menilai bahwa Indonesia berpotensi meningkatkan utang dengan hati-hati, karena rasio utang dan rasio pajak yang masih rendah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa mengumpulkan pajak merupakan tugas yang tidak mudah, jelang 12 hari purnatugas sebagai bendahara negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun hingga September 2024

Modernisasi diperlukan karena melihat Pendapat Asli Daerah (PAD) NTB dalam 7 tahun terakhir cukup fluktuatif, tidak menunjukkan pertumbuhan yang konsisten.

Ada pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II dan seterusnya, bebas sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta juga bebas PKB progresif.

Penerimaan pajak di Provinsi Bali hingga Agustus 2p24 tercatat Rp10,76 triliun atau 63,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp16,86 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah UMKM serta perusahaan nasional dikenai pajak minimum global sebesar 15%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis target outlook penerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun pada tahun ini bisa tercapai.

Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Sumbar periode Januari - Agustus 2024 mencapai Rp3,67 triliun.

Pemerintah memiliki fleksibiltas untuk tidak menaikkan PPN jadi 12% jika berdampak kepada masyarakat, seperti saat menunda kenaikan cukai rokok.

Ditjen Pajak optimistis akan mencapai target penerimaan pajak yang senilai Rp1.921,9 triliun meski di tengah moderasi harga komoditas.

Hingga Agustus 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16% target tahun ini. Manufaktur dan perdagangan dinilai sebagai kunci pemulihan.

Porsi pengeluaran kelas menengah untuk pajak terus meningkat, terekam dalam PPh OP dan PPh 21 yang masing-masing berkontribusi 1% dan 14,7% ke penerimaan pajak.

Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia karena bisa membiayai berbagai program seperti makan siang gratis hingga beasiswa kepada masyarakat.

Sejatinya amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2025 jadi 12%.