Rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 9,48% per kuartal III/2024, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu dan dari target yang ditetapkan RPJMN.

Realisasi penerimaan pajak di Sulsel ditopang oleh PPh yang tercatat mencapai Rp7,46 triliun per September 2024.

Kebijakan terkait dengan pembatasan produk rokok dalam PP Kesehatan berpotensi merugikan penerimaan negara dan memicu penyebaran rokok ilegal.

Penerimaan pajak baru mencapai 76,3% dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang senilai Rp1.988,9 triliun.

Pemerintah kerap menyampaikan bahwa PPN naik jadi 12% akan berlaku karena amanat undang-undang. Namun, kini muncul sinyal keputusan final di tangan Prabowo.

Pemerintah memperpanjang kebijakan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan.

Penarikan pajak dari shadow economy, seperti judi online, khawatir diartikan sebagai wacana pelegalan sejumlah aktivitas ilegal demi penerimaan negara.

Perputaran uang di ranah shadow economy diperkirakan mencapai Rp8.300 triliun. Manfaatnya bagi negara begitu minim karena aktivitas itu tidak tersentuh pajak.

Wamenkeu Anggito mengungkap salah satu materi retreat Kabinet Merah Putih terkait dengan disrupsi di pemerintahan, termasuk yang bisa memengaruhi pajak.

Pemungutan pajak apapun di Indonesia harus berdasarkan undang-undang. Hal ini sudah diamanatkan di Pasal 23A UUD 1945.

Sebelumnya, BPK melaporkan potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar.

BPK menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.

Isu tentang rencana kenaikkan pajak RI sebesar Rp12% tahun 2025 menyeruak sejak pertengahan tahun 2024.

Realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-Agustus 2024 mencapai Rp51,33 triliun atau memenuhi 62,92% dari target sebesar Rp81,58 triliun.

Ambisi pemerintahan presiden terpilih mendapatkan tambahan pendapatan Rp300 triliun lewat piutang pajak dan penghentian transfer pricing dinilai tak masuk akal.