Rencana pemerintah untuk menaikkan PPN 12% diyakini bakal berdampak pada PHK dan daya beli masyarakat yang makin melemah

Penerimaan pajak di Sulsel masih didominasi dari pajak penghasilan.

Dua kali pelaksanaan tax amnesty terbukti tidak mendongkrak rasio pajak, bahkan tetap tidak mencapai target RPJMN. Kini, muncul wacana Tax Amnesty jilid III.

Ketika PPN naik jadi 12%, penerimaan negara bisa bertambah setidaknya Rp100 triliun.

Daya beli masyarakat diperkirakan makin turun jika pemerintah menerapkan kebijakan PPN12% pada tahun depan.

Besarnya porsi ekonomi sektor informal disebut menyulitkan negara berkembang menggenjot pajak. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memburu pajak di sektor ini.

Digitalisasi yang dimaksudkan di antaranya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bisa melalui berbagai kanal pembayaran.

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum ini adalah memulihkan kerugian pendapatan negara sekaligus memberikan efek jera.

Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.

Ditjen Pajak menyatakan penurunan harga komoditas tahun lalu menjadi salah satu penyebab utama penerimaan pajak tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi 2024.

Sejumlah negara maju menetapkan tarif PPN jauh di atas Indonesia, namun terdapat juga beberapa negara yang membebankan PPN lebih kecil.

Kemenkeu sedang merumuskan langkah-langkah untuk menjaring kegiatan ekonomi yang tidak terpantau radar Ditjen Pajak atau shadow economy.

Tax buoyancy yang negatif 0,47 pada kuartal III/2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin tidak seimbang dengan laju penerimaan pajak.

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak 2024 tidak akan mencapai target awal, menjadi sekitar Rp1.921,9 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan posisi tax ratio Indonesia per akhir Oktober 2024 adalah 10,02%, di tengah tantangan penerimaan pajak.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Semarang, sosok Sri Mulyani menjadi penyebab tidak kunjung berdirinya Badan Penerimaan Negara (BPN).