Pemerintah menyebut terdapat risiko dari belanja wajib yang menyerap lebih dari 70% anggaran negara setiap tahunnya.

Anggaran pendidikan terancam akan menyusut ratusan triliun bila nantinya terealisasi menggunakan acuan pendapatan, bukan lagi belanja negara.

Hingga dua hari sebelum waktu pendaftaran CPNS ditutup, tercatat masih terdapat 15 jabatan di lingkungan Kemenkeu yang masih kosong hingga sepi peminat.

Dua kejadian terkait dunia pendidikan mengemuka di sela kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta awal pekan ini.

Cadangan devisa per Agustus 2024 diramal akan melanjutkan tren kenaikan empat bulan berturut-turut atau sejak Mei 2024.

Anggaran Pendidikan yang bersifat wajib sebagai mandat perundang-undangan sebesar 20% dari APBN dan menjadi prioritas, nyatanya tidak selalu terealisasikan 100%

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membuka 75 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk berbagai jurusan pada 2024. Berikut link pendaftarannya

Pemerintah dan DPR seketika satu suara, ingin mereformulasi mandatory spending. Porsi anggaran pendidikan berpotensi mengecil.

Penerimaan negara untuk pertama kali berpotensi menembus Rp3.000 triliun tahun depan, sesuai rancangan terbaru APBN 2025 yang disepakati pemerintah dan DPR.

Banggar DPR menyetujui postur sementara APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun, yang telah mencakup program-program sesuai janji kampanye Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.

Pengurangan subsidi energi dalam APBN 2025 dari rencana awal merupakan efek dari turunnya asumsi nilai tukar rupiah tahun depan, yakni Rp16.000 per dolar AS.

Pelaksanaan program Quick Win pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti makan bergizi gratis, menyebabkan tambahan belanja K/L Rp117,8 triliun dalam APBN 2025.

DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 senilai Rp203,4 triliun. Penurunan terjadi di seluruh komponen, dari subsidi BBM hingga listrik.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan selama 2022, penyaluran insentif Super Deduction Tax untuk R&D hanya Rp4 miliar.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan penyebab kinerja PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 kontraksi ke level di bawah 50.