Fenomena deflasi empat bulan berturut-turtu cukup terpengaruh oleh tertekannya ekonomi kelas menengah, terutama dari sisi konsumsi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas membuka 751 formasi CPNS 2024. Gaji yang ditawarkan mulai dari Rp7,5 juta per bulan.

Komponen barang bergejolak (volatile goods) rupanya telah mencatatkan deflasi 5 bulan beruntun, sehinga menyebabkan deflasi secara umum sejak Mei 2024.

Deflasi di negara berkembang dinilai sebagai indikasi konsumsi rumah tangga melemah. Masalahnya, konsumsi menjadi kontributor dominan pertumbuhan ekonomi.

BPS menduga masyarakay menahan konsumsi nonmakanan sehingga terjadi deflasi selama empat bulan terakhir atau sejak Mei hingga Agustus 2024.

Kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,65%, sehingga penyumbang utama inflasi bulanan Agustus 2024.

BPS melaporkan bahwa terjadi deflasi empat bulan berturut-turut, sehingga tingkat inflasi dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2024 terus melandai.

Komoditas bensin dan solar mencatatkan tingkat inflasi masing-masing 0,66% dan 0,43% secara bulanan terhadap inflasi Agustus 2024.

Konsensus ekonom Bloomberg memprediksi laju inflasi Indonesia masih akan melanjutkan tren penurunan pada Agustus 2024

Indonesia tidak mengubah garis kemiskinan ekstrem walaupun tergolong upper middle income country. Hal itu berpengaruh pada perhitungan jumlah penduduk miskin.

Pada 2024, sebanyak 81,49% penduduk adalah kelompok kelas menengah dan aspiring middle class. Belanja yang mereka lakukan menjadi penopang perekonomian.

Sebanyak 17,65 juta penduduk kelas menengah merupakan orang-orang di kelompok Gen Z dan Gen Alpha. Kegemaran mereka berbelanja turut menopang perekonomian.

Jumlah kelas menengah terus berkurang dalam lima tahun terakhir, tetapi pajak yang dibayarkan justru terus meningkat.

Pergeseran kelas menengah menuju level yang lebih rendah, yakni aspiring middle class (AMC), memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Indonesia akan menerapkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dengan Korea Selatan.

Sejumlah operasi tengah digencarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk berburu produk ilegal.