Bisnis, JAKARTA — Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) menginginkan dukungan pemerintah berupa regulasi yang memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan dapat…

Bisnis, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto memutihkan utang 6 juta petani dan nelayan menyisakan tanda tanya di industri penjaminan sebagai pendukung perbankan.

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun pada September 2024.

Anggota Holding BUMN IFG, Jamkrindo menyatakan siap menjalankan kebijakan pemerintah dalam skenario hapus utang petani dan nelayan masa lalu.

Mandiri Capital Indonesia (MCI) akan mengikuti seluruh proses likuidasi P2P lending Investree.

Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, pangsa pasar bank syariah dipercaya tumbuh lebih tinggi. Ini alasannya menurut bankir.

BTN dan CIMB Niaga menjelaskan strategi masing-masing untuk memisahkan/spin off unit usaha syariah (UUS).

Kanal digital baru memberikan kontribusi 0,09%, atau Rp81,9 miliar pendapatan premi bagi asuransi jiwa per semester I/2024.

Bank Victoria Syariah angkat bicara soal kabarnya yang akan diakuisisi oleh BTN (BBTN).

Spin off unit usaha syariah (UUS) CIMB Niaga (BNGA) ditargetkan akan rampung pada awal 2026.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil bos-bos bank BUMN di tengah acara retreat Kabinet Merah Putih di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

KNTI menjelaskan utang yang ditarik oleh nelayan umumnya berupa KUR, kredit ultra mikro. Sementara, pinjaman dari pinjol dia jumlahnya minor.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai insurance technology semakin penting sebagai salah satu kanal distribusi dan menumbuhkan pendapatan premi.

Bisnis, JAKARTA — Prospek teknologi asuransi atau insurtech kian cemerlang seiring dengan ruang distribusi premi yang masih lapang serta minat pemanfaatan teknologi yang…

Bisnis, JAKARTA — Faktor literasi dan edukasi keuangan syariah yang masih terbatas disinyalir menjadi penyebab terbatasnya kontribusi aset perbankan syariah di Provinsi Aceh,…

OJK menilai tidak akan ada tumpang tindih atas kewenangan di sektor keuangan dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan yang dituntuk Prabowo.