Klaim bruto di Oona terjadi karena pengajuan klaim besar di lini properti akibat kebakaran.

Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (ABDA) hingga kuartal III/2024 mencatatkan laba bersih sebesar Rp37,63 miliar.

Asuransi Astra sampai dengan 30 September 2024 berhasil mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp1,08 triliun. Angka tersebut tumbuh 8,5% year on year (yoy).

Prudential Syariah tidak khawatir disrupsi digital akan menghilangkan profesi agen asuransi. Berikut alasannya.

Berikut besaran manfaat atau duit pensiun yang sudah dibayarkan Taspen untuk menteri-menteri era pemerintahan Presiden Jokowi.

Meskipun pertumbuhan pembiayaan P2P lending dan multifinance ke UMKM lebih tinggi, nilainya masih jauh di bawah kredit bank ke sektor tersebut.

P2P lending menjadi layanan penting bagi UMKM dengan arus kas baik tetapi tidak memiliki agunan untuk mengajukan pinjaman. Pembiayaan UMKM pun tetap prospektif.

Perusahaan asuransi milik BUMN Pertamina, Asuransi Tugu Pratama Indonesia (TUGU) mencatatkan penurunan laba bersih hingga 51% year on year (YoY).

PT Victoria Insurance Tbk. (VINS) hingga kuartal III/2024 mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,71 miliar

Bank Victoria Syariah angkat bicara terkait rencana akuisisi oleh BTN. Sejalan dengan itu, saham BVIC dan VICO selaku ultimate shareholder ikut terkerek.

Beberapa pakar dan praktisi asuransi turut berkomentar ihwal apa saja yang perlu menjadi perhatian dari rencana pemutihan utang nelayan dan petani.

Laba bersih PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) turun 51% year on year (YoY) menjadi Rp551,67 miliar.

Asippindo memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan pemutihan utang 6 juta nelayan dan petani tersebut.

Jamkrida Banten mengungkap dampak dari rencana Presiden Prabowo Subianto untuk hapus utang petani dan nelayan.

BPJS Ketenagakerjaan punya pekerjaan rumah mengejar target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025.

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali menggaungkan agar pemerintah mengizinkan lembaga publik itu berinvestasi di luar negeri.