Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan Kemenkeu sedang mengembangkan sistem agar bansos langsung diterima tanpa perantara tahun depan.

Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (9/9/2024).

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk terus meningkatkan pendapatan negara pada tahun depan.

Fraksi PKB DPR menolak rencana usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan 20% dari APBN (mandatory spending).

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, nilai kesepakatan tersebut tembus puluhan dolar Amerika Serikat (AS).

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim menyebabkan dampak buruk kepada perekonomian seperti penurunan PDB hingga dua digit pada tahun depan

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia perlu pendanaan sebanyak US$281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun agar tidak memperburuk perubahan iklim.

Dua kejadian terkait dunia pendidikan mengemuka di sela kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta awal pekan ini.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya memperoleh alokasi 15% dari Rp665,02 triliun.

Berikut daftar jurusan kuliah yang dibutuhkan untuk formasi CPNS 2024 di DPR RI.

Ada 2 calon investor asing yang disebut-sebut siap investasi 100% di IKN yang bakal direalisasikan pada September 2024 atau menjelang Jokowi lengser.

Proyeksi penurunan suku bunga tersebut karena bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed juga diprediksi akan menurunkan suku bunga mulai September ini.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meramalkan cadangan devisa Indonesia naik kembali menjadi US$147,5—148,5 miliar per Agustus 2024.

Kemenkeu memperpanjang pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga 10 September pada pukul 23.59 WIB.

JP Morgan memperkirakan pertumbuhan ekonomi minimal 5% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pengamat menilai sejumlah permasalahan akan muncul apabila BPK dikuasai politisi lima tahun ke depan, salah satunya menurunnya kepercayaan publik kepada BPK.