Subsidi tarif KRL berbasis NIK disebut hanya akan memperburuk polusi udara di Jabodetabek.

Kemenkeu dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN tahun depan. Postur RAPBN 2025 akan dibahas lebih lanjut pada bulan depan.

BPS mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Berdasarkan data BPS, setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah turun kasta selama 2019 sampai 2024, salah satunya karena efek pandemi Covid-19.

Ekonom CoreYusuf Rendy Manilet mengungkapkan keraguannya terhadap dua skema pembiayaan infrastruktur oleh swasta yang baru diluncurkan pemerintah,

Dalam 10 hari mejadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani membawa oleh-oleh untuk IKN Nusantara.

Menteri Investasi Rosan Roeslani melakukan pertemuan dengan PM Singapura Lawrence Wong dalam rangkaian kunjungan kerja di Singapura pada 26-28 Agustus 2024.

Ke depan, pemerintah ingin swasta lebih banyak berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur agar APBN ataupun APBD tidak terbebani.

Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini masih mengandalkan sektor infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian ke depan.

Tanpa reformasi kebijakan yang struktural, Indonesia dinilai tidak akan bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Dua skema pembiayaan infrastruktur tersebut adalah dengan hak pengelolaan terbatas (HPT) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK).

Para mantan Menko Perekonomian berkumpul dengan sejumlah pejabat teras pemerintahan saat ini membahas kondisi kelas menengah, sebagai elemen kunci perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, sementara jumlah kelas menengah berkurang. .

Kelas menengah sangat berkontribusi kepada penerima pajak. Jika kelas menengah bertambah maka basis pajak juga semakin tinggi.

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah yang berlaku hingga Desember 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ketidakpastian perekonomian global menjadi alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS.