Menteri Investasi/Kepala Badan BKPM Rosan Roeslani melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Singapura pada 26-28 Agustus 2024.

Rupiah digital dengan teknologi blockchain/DLT dinilai akan mendapatkan kepercayaan lebih baik dari pelaku pasar, karena jauh lebih aman.

Ada dua kelompok minuman berpemanis dalam kemasan yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Presiden Joko Widodo.

Setelah bertahun-tahun tertunda, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan resmi berlaku pada 2025.

Bank Indonesia (BI) akan segera melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain.

Menanggapi viral dugaan barang belanjaan Kaesang dan Erina tidak melewati pemeriksaan, Bea Cukai Kemenkeu mengaku masih memeriksa informasi terkait.

Pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp244,19 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau naik 5,9% dari outlook tahun ini.

Bank Indonesia (BI) menilai faktor politik domestik seperti polemik revisi Undang-Undang Pilkada kurang berpengaruh ke nilai tukar alias kurs rupiah.

Pengamat menilai insentif pajak jumbo yang ditawarkan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo pada 2025 tidak akan efektif tanpa adanya kepastian hukum.

Ditjen Pajak Kemenkeu akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi open system alias sistem terbuka sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital.

Komisi XI DPR akan menentukan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029 pada 4 September 2024.

Core Tax System adalah reformasi sistem teknologi informasi serta manajemen data dan proses bisnis untuk keperluan perpajakan.

DPR mewanti-wanti soal tingginya utang jatuh tempo 2025 yang mencapai Rp800,3 triliun, karena harus dilunasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto diprediksi akan mengandalkan Konsorsium Nusantara pimpinan konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan untuk membangun IKN Nusantara.

Kemenkeu belum mau memberi komentar usai Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25%.