Sejumlah pekerja di Tangerang Selatan berharap upah minimum kota sebesar Rp3 juta per bulan untuk mengimbangi dampak dari penaikan harga bahan bakar minyak.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentang penangguhan bagi perusahaan yang tidak dapat membayar pekerja sesuai dengan upah…
Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2015 akhirnya tuntas. Seluruh provinsi di Tanah Air telah melaporkan hasil rapat dewan pengupahan daerah ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat akan melakukan pendekatan terhadap bupati/wali kota di daerah itu terkait langkah pengusaha yang akan menarik diri dari dewan pengupahan…
Hingga 16 November 2014, sebanyak tiga dari 33 provinsi yang memiliki Dewan Pengupahan Daerah belum menetapkan dan melaporkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015, yaitu…
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat akan menempuh jalur hukum atas penetapan UMK Kota Bekasi sebesar Rp2,95 juta melebihi UMP Jakarta sebesar Rp2,7 juta.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menerima rekomendasi besaran Upah Minimum Provinsi 2015 dari Dewan Pengupahan DKI.
Setelah rapat pembahasan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2015 kemarin tidak menemukan titik temu antara unsur pengusaha dan buruh, hari ini rapat kembali diputuskan…
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diminta kalangan pekerja agar memutuskan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 dengan bijaksana.
Nilai kebutuhan hidup layak (KHL) DKI yang digunakan sebagai acuan penentuan Upah Minimun Provinsi (UMP) telah ditetapkan oleh dewan pengupahan sebesar Rp2.538.174,31.