Terkait soal tuntutan kaum buruh yang menginginkan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan sebesar Rp3,7 juta, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan upah minimum provinsi (UMP) daerah tersebut sebesar Rp2,15 juta pada 2015 atau naik 13,15% dibandingkan dengan UMP tahun ini…

Kalangan pengusaha mengeluhkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja yang dijadikan dasar tuntutan kenaikan upah minimum 2015.

Kementerian Ketenagakerjaan merilis data provinsi yang telah menetapkan upah minimum 2015, Senin (3/11/2014).

Penetapan besaran upah minimum provinsi untuk tahun depan di DKI Jakarta diperkirakan baru dilakukan pada pekan depan.

Kalangan pekerja di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat mendesak pemerintah memberlakukan upah minimum sektoral, karena hal tersebut sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Dewan Pengupahan Provinsi Riau menetapkan penaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2015 sebanyak 10,47% menjadi Rp1,87 juta per bulan, dari yang sebelumnya Rp1,7 juta per…

Dewan Pengupahan Provinsi Riau menetapkan penaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2015 sebanyak 10,47% menjadi Rp1,87 juta per bulan, dari yang sebelumnya Rp1,7 juta per…

DPRD Sumatra Selatan menilai tuntutan buruh yang menginginkan upah minimum provinsi 2015 menjadi Rp3,49 juta terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan.

Kalangan buruh menuntut Pemerintah Kabupaten Bogor menaikan upah minimum kabupaten/kota menjadi Rp3,7 juta pada 2015 dari posisi tahun sebelumnya Rp2,2 juta per bulan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku pada 2015 diputuskan Gubernur Said Assagaff sebesar Rp1.650.000 atau mengalami kenaikan sebesar 16,61% dibanding 2014 yang hanya Rp1.415.000.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan upah minimum pekerja (UMP) untuk daerah tersebut pada 2015 sebesar Rp1.615.000.

Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2015 sebesar 130% agar buruh bisa hidup dengan layak.

Dewan Pengupahan Kabupaten Batang menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) di wilayah ini pada 2015 yakni Rp1.270.000 per bulan.

Massa gabungan sekira 300 buruh mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menabrak aturan demi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2015.