Penetapan upah minimum tahun 2017 di Sumatra Selatan (Sumsel) bakal lebih alot seiring adanya sejumlah daerah yang cenderung menginginkan upah minimum kabupaten/kota.

Gubernur DKI memberi penegasan akan menggunakan patokan Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan untuk menentukan besaran upah minimum provinsi atau UMP.

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembahasan penentuan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk di berlakukan 2017.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatra Barat memperkirakan upah minimum provinsi (UMP) daerah itu tahun depan bisa melebihi Rp2 juta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini menolak penangguhan upah minimum kabupaten/kota sebanyak 9 perusahaan dari total 110 perusahaan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Fany Legoh meminta perusahaan di daerah ini mulai menerapkan pembayaran gaji berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) 2016.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan terus melancarkan aksi-aksi untuk menentang PP No 78/2015 tentang pengupahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memukul rata kenaikan upah minimum kabupaten /kota (UMK) 2016 sebesar 11,5% setelah sejumlah daerah nekad melakukan perhitungan yang berbeda.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun empat peraturan menteri sebagai regulasi turunan dari PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyatakan Kota Bandung melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Sistem Pengupahan yakni mengubah…

Besaran upah minimum provinsi (UMP) Sumatra Utara ditargetkan disahkan pada pekan ini. Adapun, Dewan Pengupahan Sumut telah memasukkan usulan formulasi UMP kepada Plt Gubernur…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp2,25 juta pada tahun 2016.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatra Barat sepakat dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar Rp1,80 juta di daerah itu.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan upah minimum provinsi (UMP) daerah itu untuk 2016 sebesar Rp1,8 juta atau naik 11,5% dari tahun sebelumnya Rp1,615 juta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar menilai penetapan UMP oleh gubernur sebesar Rp1,3 juta merupakan win-win solution untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik.