Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat akan menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1076-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Provinsi 2017 sebesar…

Standar upah minimum di Sulawesi Selatan untuk tahun depan ditetapkan sebesar Rp2,5 juta setelah melalui sejumlah tahapan yang dilakukan dewan pengupahan di daerah tersebut.

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 10% dari nilai sebelumnya.

Akhirnya, upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Utara diputuskan naik 8,25% dari Rp2,4 juta pada 2016 menjadi Rp2,598 juta pada tahun depan.

Penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Utara 2017 diketok senilai Rp2,65 juta naik 10,79% dari UMP 2016 yang senilai Rp2,4 juta.

Penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) Sumatra Selatan 2017 dinyatakan telah disetujui yakni senilai Rp2,38 juta naik 8,25% dari UMP 2016 yang senilai Rp2,20 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan penetapan upah minimum provins (UMP) DKI sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015…

Pemprov Kalimantan Timur yakin kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,25% tidak akan berdampak pada tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh guber-nur untuk menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2017 secara serentak pada 1 November 2016

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat segera mengumumkan UMP 2017 sebesar Rp1,95 juta atau hanya naik 8,25% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2017 sebesar Rp2.339.556,37.

Pemprov Riau telah menyelesaikan proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017 dan kini pengesahannya tinggal menunggu SK Gubernur.

Kalangan serikat pekerja mendesak pemerintah menaikan upah 25% atau Rp650.000 dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) berjalan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 secara serentak…

Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta , Priyono menyepakati untuk merekomendasikan tiga angka besaran nilai UMP kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnaman.