Hari ini, Kamis (1/11/2018), adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja dan pelaku bisnis di Indonesia. Setiap tahun, tanggal ini menandai saat di mana seluruh gubernur…

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi meneken Keputusan Gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat untuk 2019.

Hari ini, Kamis (1/11), adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja dan pelaku bisnis di Indonesia. Setiap tahun, tanggal ini menandai saat di mana seluruh gubernur…

Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi Aceh 2019 sebesar Rp2,9 juta. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp200 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 pada 1 November.

Penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) di Sumatra Selatan (Sumsel) belum berkekuatan hukum, masih menunggu Surat Keputusan Gubernur untuk dijadikan patokan para pemangku kepentingan…

Penetapan Upah Minimum Provinsi di Sumatera Selatan menunggu Surat Keputusan Gubernur untuk dijadikan patokan para pemangku kepentingan dunia usaha.

Dewan Pengupahan telah menggelar rapat guna menentukan besaran UMP 2019 di lantai 23 Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat kemarin (24/10/2018).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan memastikan Upah Minimum Provinsi untuk 2019 sebesar Rp2.804.453, lebih besar 8,03% dari besaran upah yang diberikan…

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03% sesuai dengan PP No.78 tahun 2015 sangat membebani dunia usaha saat ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah mengajukan angka upah minimum provinsi tahun depan, yaitu senilai Rp2.662.025 atau naik sebesar 8,03% dibandingkan…

Pemprov DKI akan mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meyakini kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sampai 8,03% belum menguntungkan buruh. Pasalnya, hal tersebut bisa menimbulkan polemic,…

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meyakini kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai 8,03% belum menguntungkan buruh.

Kalangan pengusaha di Jawa Tengah meyakini rencana pemerintah untuk menaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP) sebesar 8% tidak membebani pengusaha.