BP Tapera mencatat telah menyalurkan dana untuk KPR bersubsidi sebesar Rp8,83 triliun hingga awal Mei 2024.

Nantinya, peserta Tapera akan membayar cicilan rumah sembari tetap mengeluarkan iuran. Namun, pemerintah meyakini bahwa itu akan menguntungkan masyarakat.

Pemerintah memiliki ragam program yang dapat dimanfaatkan untuk membeli rumah seperti Tapera dan FLPP. Lantas, apa perbedaannya?

BPK beberapa kali memberikan catatan atas pengelolaan Tapera, dari soal kepesertaan hingga penyaluran dana tidak tepat sasaran senilai puluhan miliar rupiah.

Suku bunga KPR subsidi melalui program FLPP dipastikan tetap 5%, meskipun BI Rate naik jadi 6,25%.

Bank Nagari mendapat alokasi KPR FLPP sebanyak 1.000 unit, dengan pembagian 800 unit untuk konvensional dan 200 unit untuk UUS.

Menteri PUPR, menjelaskan, hingga saat ini bank penyalur belum memberikan sinyal bakal mengerek suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP.

Skema dana abadi untuk perumahan diusulkan BTN. Dana itu dapat digunakan untuk membayar selisih bunga KPR masyarakat.

Kementerian PUPR berjanji untuk menambah kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2024.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program FLPP untuk rumah subsidi sebesar Rp13,72 triliun sepanjang 2024.

BP Tapera menggandeng 31 bank untuk menyalurkan KPR rumah subsidi melalui skema FLPP sepanjang 2024. Berikut ini daftarnya.

BP Tapera menargetkan pembiayaan rumah subsidi dengan skema KPR FLPP mencapai 232.101 unit sepanjang 2024.

Kementerian PUPR akan menggelontorkan bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp13,72 triliun untuk mengatasi backlog di 2024.

BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi melalui dana FLPP akan mampu dikerek naik menjadi 220.000 unit pada 2024.

BP Tapera mencatatkan imbal hasil kontrak pengelolaan dana Tapera (KPDT) hingga periode 18 Desember 2023 mencapai 8,69%.