Formappi menilai RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tidak mendesak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 sebanyak 248 RUU sedangkan sebanyak 24 RUU bersifat carry over dari periode sebelumnya.

Pantia kerja program legislasi nasional telah menyepakati rancangan undang-undang prioritas untuk tahun 2020 dan juga 2020—2024. Revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang…

Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati Program Legislatif Nasional Rancangan Undang Undang 2020—2024. Sebanyak 248 regulasi diharapkan bisa…

RUU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas DPR 2020 menjadi berita terpopuler di kanal Teknologi Bisnis.com pada Rabu (4/12/2019).

Menko Polhukam Mahfud MD berencana memasukan rencana pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Program Legislasi Nasional 2020.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menyatakan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk dalam prioritas Prolegnas 2020. Adapun…

Presiden RI diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengajukan rancangan UU kepada DPR, selain kekuasaannya sebagai eksekutif.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa dari jumlah 54 RUU yang menjadi target Prolegnas 2014—2019, terdapat 21 RUU yang pembahasannya berpotensi untuk lebih…

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disiapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat memangkas jumlah materi dalam program legislasi nasional atau prolegnas menjadi maksimal 30 rancangan undang-undang per…

Sistem Prolegnas yang selama ini hanya mengedepankan jumlah UU yang dibuat harus segera dievaluasi. Pasalnya, undang-undang yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan…

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya akan mengevaluasi target Program Legislasi Nasional 2016, karena untuk meningkatkan kualitas produk legislasi bukan sekedar…

Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas…

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas anggota Baleg setuju Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Program Legislasi…