Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu keputusan pimpinan DPR terkait pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.

Amandemen UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam daftar rencana proses legislasi pemerintah dan DPR tahun ini.

DPR masih perlu mendalami tiga undang-undang sebelum dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas)

Meski telah beberapa kali dibahas, pengesahan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 mundur sampai tahun depan.

Di antara 10 usulan Presiden Jokowi di dalam Prolegnas Prioritas, ternyata terselip usulan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN). RUU ini adalah luncuran dari tahun 2020.

Kehadiran revisi UU MIgas diharapkan bisa mempertegas kepemilikan kuasa pertambangan serta memperjelas pembagian fungsi regulator, fungsi pelaksana pengawasan, dan fungsi…

Pemerintah mengusulkan 10 RUU masuk dalam Prolegnas prioritas 2021, yang tiga diantaranya merupakan RUU baru.

Pemerintah dan DPR sepakat mengganti RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg) dengan RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank…

Revisi UU Bank Indonesia disiapkan oleh DPR dan pemerintah.

LPSK menyatakan RUU PKS penting untuk dibahas seiring dengan meningkatnya angka permohonan perlindungan dari para korban kekerasan seksual kepada LPSK.

Penarikan sejumlah RUU dilakukan atas usulan komisi maupun kesepakatan fraksi, dan disepakati bersama dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menkumham dan Panitia Perancang Undang-Undang…

Omnibus Law yang dimasukkan dalam antara Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan Omnibus Law Farmasi.

Ada beberapa RUU prioritas yang dinilai akan sangat menyita waktu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Perwakilan Rakyat telah memasukkan Rancangan Undang - Undang (RUU) IKN untuk masuk prolegnas.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia mengatakan bahwa sampai saat ini agenda reformasi yang belum terlaksana adalah regulasi tugas perbantuan…