Komisi I DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode 2025-2029.

Komisi V DPR mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) untuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

BSSN meminta kepada DPR untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam Prolegnas prioritas.

Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029.

Komisi XI DPR akan kembali membahas usulan sembilan Rancangan Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029.

Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029.

Baleg DPR memberikan waktu 10 hari kepada AKD hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Prolegnas.

Baleg DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

RUU Prolegnas harus segera diselesaikan sebelum RAPBN 2025 resmi disahkan pada 16 Agustus 2024.

Pemerintah mengajukan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta sebagai tambahan usulan daftar Prolegnas Prioritas 2023 agar sejalan dengan amanat UU IKN

DPR resmi mengesahkan 39 daftar RUU yang menjadi Prolegnas prioritas 2023. Ada RUU Kesehatan hingga RUU Perubahan UU IKN.

IDI menyayangkan keputusan Badan Legislasi DPR memasukkan RUU Sistem Kesehatan Nasional ke dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Pemerintah menargetkan perbaikan UU Cipta Kerja ditargetkan rampung awal 2022.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui sebanyak 40 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022.

DPR tengah mengupayakan agar revisi UU Cipta Kerja masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022.

DPD punya kepentingan besar terkait pelaksanaan pemilu, karena bisa mengancam demokrasi jika UU Pemilu tidak segera direvisi.