Dalam fungsi legislasi, Ketua DPR Puan Maharani menyebut ada tujuh RUU yang menjadi titik fokus dewan.

Komisi III DPR dan Menkumham bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RKUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021.

Kemenkumham mempertimbangkan untuk memperketat usulan dari kementerian lembaga baik usulan berupa RUU ke dalam prolegnas maupun aturan lainnya.

Sejumlah anggota DPR RI pesimistis bisa menyelesaikan 33 Rancangan Undang Undang dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 di sisa waktu yang hanya tinggal…

Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera mengatakan partainya bahkan menolak RUU Ibu Kota Negara yang merupakan usulan pemerintah tersebut.

Masuknya RUU Ibu Kota Negara (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama dijadwalkan, kendati saat ini dunia tengah dilanda pandemi Covid-19.

DPR RI mengesahkan 33 rancangan undang-undang program legislasi nasional prioritas 2021. Salah satunya adalah RUU Ibu Kota Negara yang merupakan dukungan politik agar pemindahan…

DPR memastikan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 telah disepekati semua fraksi di DPR.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani ketika memberitahukan pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI yang bakal digelar siang ini, Selasa (23/3/2021).

Salah satu agenda rapat paripurna siang ini adalah pengesahan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI bakal digelar siang ini, Selasa (23/3/2021) dengan salah satu agendanya adalah pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…

Pimpinan Baleg akan menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan Tahun 2020-2024.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum akhirnya dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

sebanyak 8 fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta RUU tersebut tetap dibahas.

Prolegnas 2021 yang belum disahkan dapat membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.