Apindo membeberkan dampak jika pemerintah jadi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Kenaikan PPN jadi 12% pada 2025 memang menambah pundi penerimaan negara, tetapi risikonya tidak kalah besar bagi masyarakat luas maupun dunia usaha.

Pengamat memperkirakan kenaikan PPN jadi 12% pada 2025 mampu mengerek penerimaan negara sebesar Rp73,76 triliun.

Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan menjadi beban berat kelas menengah. Benarkah?

Tidak semua barang dan jasa dikenakan tarif PPN 12%. Berikut daftar barang dan jasa yang dibebaskan dari tarif pajak tersebut.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari 11% menjadi 12% tertuang dalam Pasal 7 UU No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%, dari yang berlaku saat ini 11%, ini penjelasan Menko Airlangga.

Pemerintah memastikan tarif PPN bakal naik menjadi 12% mulai tahun depan atau 2025.

Pemerintah meyakini problem memperbesar populasi mobil listrik adalah harga yang masih mahal. Karena itu, pemerintah menelurkan kebijakan insentif.

Berita tentang kronologi konflik PLN dan Mitsui soal divestasi Paiton Energy menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini.

Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) tidak terlalu efektif mendorong penjualan sektor apartemen.

Sektor properti diproyeksi dapat mencatatkan tren positif sepanjang 2024 seiring adanya kebijakan insentif PPN DTP.

Dua perusahaan yang dicabut dari pemungut pajak digital adalah Unity Technologies ApS dan Tencent Mobility Limited.

Cerita upaya pemerintah dorong penetrasi motor listrik hingga pesaing bank syariah baru bagi BSI.

REI menanggapi terbitnya PMK terkait insentif pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan 2024 yang sempat molor sebulan.