Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan mengatakan dari BPSK yang tersebar di 17 kota dan kabupaten di Jabar menangani sudah 863 kasus selama tahun 2022.

Perlindungan konsumen jasa keuangan memasuki era baru dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Per 30 Desember 2022, OJK telah menerima sebanyak 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa.

Upaya meningkatkan perlindungan konsumen di Jawa Barat akan memberikan efek positif bagi pemulihan ekonomi nasional.

Hingga September 2022, OJK mencatat menerima 10.109 pengaduan masyarakat terkait jasa keuangan, sekitar 50 persen terkait leasing, pinjol hingga asuransi.

Salah satu bentuk pertahanan OJK adalah menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan dengan berbagai prinsip hukum,

Disperindag Jabar lewat bidang-bidang terkait kembali rutin melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran barang dan verifikasi industri.

Responden SPE memberikan konfirmasi bahwa dengan adanya pemulihan aktivitas perekonomian memberikan pengaruh terhadap peningkatan permintaan.

Dewan Komisioner OJK 2022-2027 diharapkan bisa memberikan perlindungan ekstra kepada para konsumen di sektor jasa keuangan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan berkomitmen mewujudkan perlindungan konsumen dan tertib niaga di dalam negeri.

Kementerian Perdagangan melaporkan sebanyak 3.692 pengaduan konsumen sepanjang semester I/2022. Mayoritas pengaduan berasal dari e-commerce.

Prinsip penanganan pengaduan telah diatur dalam peraturan OJK No.6/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. 

Faktor utama keberhasilan dari regulasi tersebut berada pada kesadaran konsumen. Oleh karena itu OJK perlu membangkitkan kesadaran konsumen untuk berusaha melindungi dirinya…

Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan diperlukan guna mengejar perkembangan teknologi dan inovasi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.