OJK Malang menerima permintaan 146 layanan konsumen terkait pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal.

Produk baterai memang belum wajib mencantumkan SNI. Namun demikian, konsumen perlu dilindungi dari informasi tidak benar mengenai produk.

Kemendag menerima 1.935 laporan konsumen periode Januari—Juni 2024 dengan yang terbanyak dari sektor e-commerce.

Optimisme konsumen di Malang tetap terjaga pada Juni mengacu Survei Konsumen Bank Indonesia Malang.

Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada level optimis.

Layanan konsumen dan masyarakat ke OJK Malang mayoritas terkait perusahaan di sektor IKNB (46,71%) utamanya terkait perusahaan fintech (25,35%)

Pemerintah memandang kebijakan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang telah dilaksanakan perlu dilanjutkan melalui optimalisasi program lintas kementerian

POJK No.22/2023 menyebut pelaku usaha jasa keuangan berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Penerbitan POJK baru merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebanyak 84,60 persen pengaduan perbankan terkait dengan permasalahan kredit yang meliputi konsultasi, permasalahan agunan, pelunasan kredit, dan lainnya.

Setidaknya 1.400 keluhan masuk ke OJK soal sulitnya proses klaim asuransi di Tanah Air. Namun, kondisi itu tak menyurutkan minat publik terhadap proteksi.

Disperindag Jawa Barat mengukuhkan peran sebagai provinsi yang paling peduli pada keamanan dan kenyamanan transaksi konsumen.

Kantor bank sentral tersebut merayakan dengan serangkaian kegiatan seperti edukasi kebanksentralan, tentang rupiah, sistem pembayaran, inflasi, dsb.

Pada 2023, ASUS berencana lebih memperkuat segmen komersial atau B2B dengan menyiapkan sejumlah strategi.

DPR membuka kemungkinan untuk memperbaiki Undang-undang Perlindungan Konsumen menyusul adanya kisruh proyek apartemen Meikarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan menggunakan kewenangannya menyeret pelanggar sektor jasa keuangan pengadilan untuk memulihkan kerugian korban.