RUU Desa ini kembali dibahas antara DPR dengan pemerintah sebelum akhirnya disepakati dan disahkan menjadi UU.

Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi merevisi masa jabatan kepala desa (kades) dan perangkat desa menjadi sembilan tahun.

Di DPR muncul usulan agar kepala desa (kades) punya keleluasaan alokasi dana keuangan sendiri.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI setujui perubahan masa jabatan kepala desa (kades) yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

Wakil Ketua Baleg DPR menyebut IDI tak perlu khawatir soal RUU Kesehatan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Setidaknya, ada 78 usulan RUU yang dipertimbangkan untuk menjadi program legislatif nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023.

Badan Legislatif (Baleg) DPR meminta agar Omnibus Law Sektor Keuangan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas lagi.

Harmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini bakal segera dibawa pada rapat Paripurna DPR pada pekan depan untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejauh ini tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi DPR untuk mengesahkan RUU TPKS tersebut, namun hanya karena terkait waktunya.

Baleg DPR menyebut ada empat bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS.

Masing-masing fraksi di DPR diminta segera menyampaikan daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam daftar (list) anggota Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Perdebatan terkait RUU Ibu Kota Negara sangat wajar karena sebagian masyarakat cenderung fokus ke aspek fiskal dan pembiayaan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden yang menangkap fakta riil terkait implementasi UU ITE.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu keputusan pimpinan DPR terkait pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.

Kalau mayoritas fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah setuju membahas RUU Pemilu, pembahasanya tidak akan terganggu karena situasi pandemi Covid-19.