Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

Badan Legislasi DPR berencana menghapus RUU soal larangan konsumsi daging anjing. Apa alasannya?

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dan 176 RUU Prolegnas 2025-2029 pada Selasa (19/11/2024).

Komisi XI DPR mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, membuka peluang munculnya program tax amnesty jilid tiga.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati revisi UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Saleh P. Daulay meminta Baleg DPR RI untuk tidak menjadi lembaga titipan dalam membuat Undang-Undang (UU).

Baleg DPR memberikan waktu 10 hari kepada AKD hingga fraksi untuk menyampaikan usulan rancangan undang-undang yang akan masuk daftar Prolegnas.

Baleg DPR belum memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.

Baleg DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan pemerintahan tidak setuju untuk mengubah Dewan Pertimbangan Presiden diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan urgensi untuk mengebut pengesahan RUU tentang Kementerian Negara.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah sebanyak 52 DIM terkait RUU Wantimpres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI dan UU Polri diputuskan batal untuk periode.

KPU menjamin bakal menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan sebagai dasar hukum pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.