Gelombang PHK massal masih menerpa industri tekstil seiring banjir impor khususnya yang berasal dari China.

Terdapat 11 perusahaan tekstil yang bakal berdiri, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 40.000 tenaga kerja.

Pemerintah bakal menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP dan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil.

Kadin menyebut ada oknum-oknum tertentu yang membuat barang impor tekstil mudah masuk ke Indonesia. Hal inilah yang menggerus pasar domestik.

Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK massal, industri tekstil kini harus bersiap masuknya investor garmen asal China.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai kondisi pasar global yang tengah lesu terus memberikan tekanan terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan soal naisb industri tekstil pakaian jadi di dalam negeri usai dihantam badai PHK,

Total karyawan pabrik tekstil yang terkena PHK hingga Mei 2024 mencapai 10.800 pekerja.

Pengusaha tekstil dan produk turunannya menilai kebijakan pemerintah selalu tumpang tindih antarkementerian, mengorbankan nasib industri padat karya.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT domestik.

Sektor tekstil masih mengalami kesulitan dalam menyerap tenaga kerja baru.

Para pengusaha bahan baku tekstil menilai menumpuknya 26.000 kontainer yang disebut-sebut gegara Lartas, merupakan ulah oknum Bea dan Cukai.

Kebijakan Lartas Impor termasuk acuan Pertimbangan Teknis alias Pertek tengah dievaluasi kembali.

Produsen tekstil membantah bahwa lartas impor menjadi biang kerok peritel tak capai target omzet.

Rupiah yang lesu dapat mengerek naik ongkos produksi mengingat bahan baku industri tekstil didominasi impor.