Saat ini penumpang angkutan umum di wilayah Ibu Kota sudah sangat sepi, artinya masyarakat mengikuti imbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah.

Organda dan Masyarakat Transportasi Indonesia tidak sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan tarif bus antarkota antarprovinsi untuk mencegah masyarakat mudik Lebaran…

Selama masa pandemi corona, jam operasional akan berkurang, tetapi tidak akan mengganggu penghasilan bulanan manajemen dan awak kendaraan jika skema subsidi tersebut dijalankan.

MTI menilai seharusnya OJK tidak perlu membatasi debitur dengan fasilitas kredit kurang dari Rp10 miliar yang harus dibantu.

Tidak adanya larangan operasional yang tegas membuat bus harus tetap berjalan kendati tingkat permintaan turun drastis.

Penaikan tarif untuk menutupi turunnya okupansi menjadi kurang tepat. Mengingat turunnya tingkat permintaan terjadi bukan karena paksaan.

Sekretaris Jebdral DPP Organda Ateng Aryono dalam keterangan persnya menyebutkan dalam peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit kepada warga terdampak virus…

Menurutnya, aturan tersebut tidak memberikan rincian masyarakat yang mana yang dapat menikmati restrukturisasi kredit dari bank.

Masyarakat dan komunitas pengguna bus untuk menghindari bepergian keluar rumah apabila tidak dalam keadaan penting dan mendesak selama masa pandemi ini.

Tanpa lockdown, Organda menyebut tingkat keterisian bus hanya menyisakan 10 persen dari rata-rata hari normal sebanyak 75 persen.

Organda DKI Jakarta telah mendiskusikan wacana ini dengan para awak bus terdampak kebijakan ini bersama Dishub DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan.

Organisasi Angkutan Daerah (Organda) menyatakan bus AKAP tetapi beroperasi seiring dengan dicabutnya kebijakan pembatasan operasional yang awalnya akan diberlakukan Senin…

Organda masih membutuhkan jaminan pemerintah bahwa kualitas B30 konsisten sampai end user.

Bisnis, JAKARTA — Para Pengusaha truk dan bus di Indonesia mengkhawatirkan campuran biodiesel B30 dapat berakibat pada menurunnya kinerja mesin.

Organda menyatakan kurang setuju dengan penerapan mandatori B30 dan menilai program tersebut terkesan dipaksakan gara-gara mengikuti 'rengekan' pengusaha sawit atau crude…