JAKARTA — DPP Organda menunggu rekomendasi implementasi penggunaan solar dengan campuran biodiesel 20% (B20) seiring dengan rencana pemerintah menerapkannya mulai 1 September…

Ketua Angkutan Barang DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ivan Kamadjaja mengatakan setidaknya penerapan tersebut dilakukan bertahap berdasarkan komoditas yang sering…

Organisasi pengusaha angkutan darat di jalan raya (Organda) menyatakan, pemberantasan pungli di jalan raya terhadap sopir truk pengangkut barang dan peti kemas harus segera…

Organisasi pengusaha angkutan darat (Organda) mendesak pemberantasan tuntas kasus pungli di jalan raya terhadap sopir truk pengangkut barang dan peti kemas yang selama ini…

Pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi PM 108 tahun 2017, dengan imbauan tidak ada tindakan penegakan hukum terlebih dahulu terhadap operasional angkutan sewa khusus…

Baru-baru ini, kalangan pengusaha angkutan darat di Bali mengaku merasa sangat dirugikan dengan besaran tarif bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN-KB untuk kendaraan…

JAKARTA Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Organisasi Pengusaha Angkutan Darat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk meluncurkan angkutan umum nyaman yang akan…

JAKARTA DPP Organda menilai ada tiga faktor dominan yang memicu maraknya kecelakaan lalu lintas di angkutan barang.

JAKARTA DPP Organda mengusulkan penggunaan ban lebar tunggal atau single wider tire untuk mencegah kelebihan beban di jalan raya.

Organda menginginkan Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatan pihak-pihak tertentu terhadap beleid penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam…

Seiring akan diberlakukan revisi PM 26 pada 1 November mendatang DPP Organda terus melakukan sinergi dengan Pemerintah untuk mengawal regulasi yang akan diberlakukan, baik…

JAKARTA DPP Organda meminta operator jalan tol menyediakan gerbang khusus untuk angkutan umum baik barang maupun penumpang seiring dengan pelaksanaan transaksi nontunai di…

Organda mengingatkan seluruh pelaku usaha angkutan barang yang menjadi anggotanya untuk tidak membawa muatan berlebih.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan angkutan berbasis online selama mengikuti aturan yang telah dibut pemerintah.

Organda mempertanyakan pernyataan perusahaanperusahaan teknologi pembuat aplikasi penyedia jasa transportasi terkait dengan revisi peraturan menteri perhubungan No. 32/2016…