Rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semester I/2024 membengkak ke level 107,9%.

DJSN menegaskan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik sampai dengan akhir 2024.

Pada 2023, pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,69 triliun, sementara beban klaim jaminan kesehatan mencapai Rp158,85 triliun.

Peluang iuran BPJS Kesehatan naik terbuka karena pengelola JKN tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besarnya klaim jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan menyatakan penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan pada kemampuan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar iuran.

Pendapatan investasi seperti kupon obligasi menjadi andalan perusahaan asuransi termasuk BPJS Kesehatan untuk menjaga kemampuan membayar klaim.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

Pentingnya untuk tidak langsung percaya informasi mencurigakan yang mencatut nama BPJS Kesehatan

Medikaloka Hermina (HEAL) tengah meningkatkan kapasitas rumah sakit di IKN menjadi 100 kamar tidur. Pengelola RS Hermina itu juga bekerja sama dengan BPJS.

Pemda kini dapat menggunakan dana transfer daerah untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Jumlah tunggakan terhadap iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp14,12 triliun dari peserta mandiri sebanyak lebih dari 17 juta peserta.

Pemda kini memiliki kewenangan untuk menggunakan dana transfer daerah dalam membayar iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan pada Juni 2024 mencatatkan penurunan aset, baik aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan maupun aset BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan diminta melahirkan terobosan agar peserta yang tidak aktif kembali rutin membayar iuran.

DJSN merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan BPJS.