Indikasi berita relaksasi pelarangan ekspor mineral Indonesia oleh pemerintah Indonesia yang dimuat Bisnis Indonesia pada 31 Agustus 2015, menimbulkan pertanyaan: Apakah…

Beberapa hari terakhir, masyarakat dikejutkan dengan serangan Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terhadap mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta…

Akademisi Universitas Hasanuddin Prof Abrar Saleng menyatakan Undang-undang Minerba Nomor 1 tahun 2014 telah membatasi kewenangan kepala daerah kabupaten terkait penerbitan…

Dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba), Ketentuan Peralihan yang mengatur Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diamanahkan…

Tim Persaudaraan Papua (Papuan Brotherhood) hari ini mendatangi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang untuk menyampaikan keberatan mereka atas kebijakan larangan ekspor konsentrat…

Renegosiasi kontrak tambang baik kontrak karya maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara wajib dilakukan karena diatur dalam Undang-undang Mineral dan Batu…

Pemerintah berencana kembali melakukan pertemuan internal dengan Kementerian ESDM, terkait izin ekspor mineral PT Newmont Nusa Tenggara.

Setelah mengalami kerugian lebih dari US$1,4 miliar pada kuartal I/2014 akibat larangan ekspor mineral mentah, pemerintah memperingatkan kerugian belum berhenti dan bisa…

Pelaku Usaha di sektor jasa dan alat berat pertambangan protes keras terhadap pemberlakuan UU Mineral dan batubara No.4/2009 terutama pasal 102 dan 103.

PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) berencana merumahkan sedikitnya 80% dari 4.000 karyawan tetapnya jika pemerintah tidak kunjung mengeluarkan izin ekspor mineral.

Asosiasi Perusahaan Mineral Indonesia (Apemindo) yang tengah mengajukan gugatan terhadap Undang-undang Minerba No.4/2009 berharap memiliki peluang menang. Pasalnya, UU tersebut…

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menyatakan akan terus melanjutkan gugatannya terkait UU Minerba No.4/2009 pasal 102 dan 103 yang dinilai salah tafsir.

Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral…

Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral…

Pemerintah Indonesia mengaku siap ‘pasang badan’ apabila memang Pemerintah Jepang hendak mengadukan keberatan mereka terhadap penerapan UU Minerba ke Dispute Settlement Body…