Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari ini mengumpulkan sejumlah menteri di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, untuk rapat membahas implementasi Undang-Undang tentang…

Pemerintah tidak perlu ragu dalam menjalankan UU No. 4/2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebab, secara teknologi Indonesia bisa menerapkannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuding para pengusaha tambang besi di Jabar tidak melaporkan pencatatan nilai ekspor yang sudah dilakukan selama ini pada provinsi.

Pemerintah menjanjikan tidak ada pemutusan hubungan kerja berjumlah besar di sektor pertambangan bila implementasi undang-undang mineral dan batu bara berjalan.

Kementerian Keuangan menilai polemik yang berkembang saat ini tentang larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014 muncul, karena kegagalan pemangku kepentingan melakukan…

Pemerintah menegaskan belum ada pembahasan soal rencana pelonggaran terhadap Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No.4 Tahun 2009 tentang pelarangan ekspor barang mineral…

UU Minerba itu juga mengamanatkan perusahaan pertambangan mengolah dan memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri mulai 12 Januari 2014.

Teknis pelaksanaan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, saat ini tengah disusun menjadi Peraturan Pemerintah (PP) agar beleid itu tetap dilakukan pada…

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) akan mengajukan Judicial Review UU No.4/2009 ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelarangan ekspor tahun depan.n

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tegas dalam melaksanakan aturan Undang-undang Minerba yang berlaku Januari 2014. Bila pemerintah memberikan toleransi ekspor, diharapkan…

BISNIS.COM, JAKARTA--Kegiatan operasional PT Koba Tin di Provinsi Bangka Belitung harus segera dihentikan karena pemerintah dinilai sengaja melanggar UU No.4/2009 tentang…

BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu niat baik dari para pelaku usaha pertambangan untuk membangun pabrik pengolahan dan…