Setelah DPR menggelar paripurna revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah menilai bahwa sampai saat ini belum perlu untuk mengamandemen payung…

Sepanjang kuartal pertama 2017, Eramet SA mencetak produksi nikel sebanyak 14.175 ton atau naik 3,05% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 13.755 ton.

Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mendesak Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri ESDM terkait dengan relaksasi ekspor mineral karena bertentangan…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan revisi aturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk tetap menggerakkan perekonomian wilayah…

Pemerintah siap mempercepat pembahasan revisi keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara agar segera diperoleh kepastian…

Pemerintah tidak perlu terburu-buru menerbitkan peraturan baru sebelum revisi Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara rampung.

Kemenperin mengaku tidak menyetujui rencana revisi UU Minerba

Data AP3! menunjukkan ada 27 perusahaan pengolahan mineral yang telah dibangun pada periode 20122016

Kemeterian ESDM memastikan inisiatif pembahasan revisi Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berada di tangan DPR.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Pandjaitan mengharapkan revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) bersifat universal atau tidak…

Kementerian ESDM akan meminta kepastian inisiatif pembahasan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang…

Kendati masuk Prolegnas 2016, Revisi UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemungkinan tidak selesai tahun ini.

Kendati sudah ada ultimatun dari Kementerian ESDM bahwa renegosiasi kontrak pertambangan harus selesai tahun ini, proses tersebut diperkirakan masih menghadapi jalan buntu…

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur menolak draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 4/2009 tentang minerba beserta naskah akademik.

Kementerian ESDM meminta Kementerian Dalam Negeri membantu percepatan penyelesaian batas administratif guna membenahi tata kelola pertambangan di Tanah Air