Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia menilai tidak ada kekosongan hukum yang menyebabkan pemerintah perlu menerbitkan Perrpu No.2/2017.

Lembaga penelitian Setara Institute memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) merupakan kebijakan yang ekstrem…

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Perppu Ormas berpotensi membuat pemerintah berlaku otoriter.

Sejumlah elemen umat Islam bakal melakukan aksi long march selepas Salat Jumat untuk mengadukan keputusan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang…

Perppu tersebut untuk menggantikan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan responsnya atas Perppu yang pemberlakukannya…