Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengajukan bukti tambahan terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU No. 16/2017, pemerintah dan…

DPR RI masih menunggu draf usulan revisi Perppu tentang Ormas yang diundang-undangkan.

Pemerintah berkomitmen merampungkan revisi Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Ormas secepatnya.

Partai Demokrat resmi merampungkan draf usulan revisi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang diundang-undangkan DPR RI dan akan segera diserahkan kepada Kementerian…

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memaparkan pentingnya revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang…

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuturkan perihal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo akhir pakan lalu. Menurutnya, presiden menyambut…

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan 3 poin utama usulan revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi…

Mahkamah Konstitusi belum menghentikan sidang perkara uji materi atas Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan setelah beleid itu disahkan menjadi undang-undang.

Fraksi PKS siap untuk merevisi UU Ormas yang baru saja diundangkan, sedangkan PDIP menyatakan tak keberatan dengan upaya judicial review produk legislatif itu ke Mahkamah…

Partai Amanat Nasional (PAN) satu-satunya partai koalisi pemerintah yang berbeda pendapat dalam voting pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang di DPR, Selasa (24/10/2017).…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang (UU) tidak serta merta menghilangkan prinsip keadilan.

Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang oleh DPR, maka semua permohonan uji materi…

DPR RI melalui rapat paripurna akhirnya memutuskan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang mekanisme "voting" terbuka fraksi.

Anggota DPR dari F-PKS Almuzzamil Yusuf menilai Perppu Ormas merupakan bentuk aturan yang tidak sesuai dengan amanat reformasi dan Pancasila.

Mayoritas fraksi yang ada di Komisi II DPR RI menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan diajukan ke sidang paripurna…