Partai Amanat Nasional (PAN), partai pendukung pemerintah, mendukung penuh langkah hukum Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang…

Fraksi-fraksi partai koalisi membahas sejumlah persoalan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (24/7/2017) sore.

Hizbut Tahrir Indonesia pantas dibubarkan karena menyerukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, kata Aktivis muda Nahdlatul Ulama Syafiq Alielha.

Kejaksaan Agung membantah sinyalemen bahwa perppu ormas dimaksudkan untuk menyasar ormas tertentu. Terbitnya Perppu tersebut bukan lantaran pemerintah takut kalah ketika…

Kepolisian akan membubarkan massa demonstran pendukung ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang status badan hukumnya telah dicabut oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyebut pencabutan izin badan hukum HTI oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah otoriter di era reformasi.

Tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mempersilahkan para pihak yang tidak setuju pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi…

Kredibilitas pemerintah akan turun bila Perppu Ormas yang diajukan pemerintah ditolak oleh DPR mengingat berbagai spekulasi telah berkembang di tengah masyarakat .

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan tingkat popularitasnya saat menyetujui Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Organisasi Kemasyarakatan…

Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan Rapat Badan Musyawarah, salah satu agendanya adalah membahasa mengenai surat dari Presiden Joko Widodo mengenai…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menguraikan tujuh catatan terkait terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang…

Saat memberikan kuliah umum di Akademi Bela negara Partai Nasdem di Jakarta, Minggu (16/7/2017), Presiden Jokowi mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan…

Tudingan bahwa pemerintah bertindak selayaknya diktator dengan menerbitkan Perppu No.2/2017 terkait organisasi kemasyarakatan dianggap tidak berdasar.

Tudingan bahwa pemerintah bertindak selayaknya diktator dengan menerbitkan Perppu No.2/2017 terkait organisasi kemasyarakatan dianggap tidak berdasar.

Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia menilai tidak ada kekosongan hukum yang menyebabkan pemerintah perlu menerbitkan Perrpu No.2/2017.