Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya akan tetap menolak kehadiran Perrpu Ormas dalam pandangan mini fraksi di Komisi II DPR RI besok, Senin…

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Azyumardi Azra menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan…

Pengertian kegentingan memaksa sebenarnya tidak ada, namun saya tegaskan ini soal eksistensial yaitu ada ormas yang tidak terima Pancasila, padahal itu ideologi bangsa Indonesia

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyarankan agar DPR menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena dinilai tidak rasional selain tak ada…

Presiden Joko Widodo membantah penilaian bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif.

JAKARTA — Mayoritas fraksi di Komisi II DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi…

Pemerintah dan anggota dewan dari Komisi II DPR RI mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan…

Pemerintah dan anggota dewan dari Komisi II DPR RI mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.…

DPR RI melalui Komisi II dan pemerintah mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas)…

Aksi yang melibatkan berbagai macam Ormas seperti Presidium Alumni 212, Aliansi Pergerakan Islam, Front Pembela Islam, dan beberapa ormas buruh, yang jumlahnya cukup banyak.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan tujuh partai pendukung pemerintah kompak mendukung Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang terkait dengan Organisasi…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan para pemohon dari uji materi Perppu No.2/2017 tentang Ormas tidak memenuhi syarat kedudukan hukum dalam mengajukan uji materi…

Komisi II DPR RI akan mengkaji Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas)

Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengklaim belum pernah menerima surat keputusan resmi pembubaran HTI yang dibuat pemerintah. Mereka menyayangkan…

Kepala Bagian Protokoler dan Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengungkapkan bahwa panitia aksi 287 belum melakukan koordinasi kepada pengurus Masjid Istiqlal baik secara…